Strategi Penyusunan Regulasi

STRATEGI DAN PEMAHAMAN YANG TEPAT UNTUK PENYUSUNAN REGULASI: HASIL PEMBELAJARAN

Oleh: Wawan Andriyanto, S.H.[1]

 

 

Dari sekelumit pengalaman, penulis menyimpulkan bahwa secara umum, strategi dan pemahaman yang tepat dalam perumusan regulasi adalah sebagai berikut:

  • Kedaulatan Negara/Otonomi daerah perlu dimaknai sebagai perwujudan hukum yang hidup (living law) dan aktif dalam wilayah Negara/daerah, yang harus senantiasa berinteraksi harmonis dengan peraturan perundang-undangan (aturan-aturan yang lebih tinggi serta aturan-aturan yang sejajar); politik pembangunan nasional dan daerah; serta memahami dan memberikan solusi kepada peta persoalan yang ada.

Strategi Penyusunan Regulasi

  • Peraturan perundang-undangan Negara/daerah perlu dimaknai sebagai megaproyek untuk menciptakan perubahan yang lebih baik sesuai dengan tujuan Negara/otonomi daerah. Rumusan pasal-pasal pada hakekatnya bukanlah sekedar rangkaian kata-kata yang hanya diukur dan diuji dengan kaidah format, sistematika, dan bahasa. Tetapi perlu diuji dengan keberhasilan pencapaian cita-cita rekayasa social tersebut, untuk memeriksa relevansi rumusan peraturan tersebut dengan perkembangan zaman.
  • Rumusan peraturan perlu disertai dengan kesiapan skema sumber daya manusia, pendanaan, bahan-bahan yang dibutuhkan, metode, pemantauan dan evaluasinya. Karena, penegakan hukum pada dasarnya adalah pengerahan sumber daya agar peraturan perundang-undangan dapat terlaksana sesuai yang dirumuskan dan cita-cita penyusunannya dapat tercapai sebagaimana mestinya.
  • Kedaulatan Negara/Otonomi daerah jangan melulu dipandang sebagai domain pemerintah saja (alias otoritas kacamata kuda), tetapi perlu juga pemerintah pusat/daerah memfasilitasi peranan multi pemangku kepentingan dalam pembangunan.
  • Pembentukan peraturan perundang-undangan perlu dimaknai sebagai undangan terbuka bagi para pemangku kepentingan agar berperan aktif dalam pembangunan daerah.
  • Sebelum penyusunan rancangan regulasi, perlu ditentukan mindset regulasi secara jelas, apakah regulasi itu berperan membangun gerakan bersama dalam rangka kesejahteraan (welfare state), atau hanya penegakan hukum atas subjek dan objek bermasalah (night watcher state/ nachtwakerstaat), atau dua-duanya.

Dengan pemahaman yang tepat akan strategi dan pemahaman penyusunan peraturan perundang-undangan, maka diharapkan otonomi daerah akan lebih memberikan kemajuan untuk pembangunan Negara tercinta.

 

[1] Penulis adalah konsultan regulasi dan kebijakan pemberdayaan masyarakat pada PT ALMAS Nusantara, Senior Partner pada Kantor Hukum G&A Lawyers, serta Advokat/Konsultan Hukum pada PAHAM Indonesia Cab.Yogyakarta dan Kantor Hukum SAFE Law Firm Yogyakarta

Call Now Button